Analisis Distribusi Manfaat terhadap Biaya JKN untuk Rumah Sakit

Analisis distribusi manfaat (Benefit Incidence Analysis) ini dilakukan oleh Health Policy Plus (HP+) bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan pendanaan USAID, bertujuan untuk mempelajari sejauh mana JKN telah mencapai tujuan ini selama kurun percepatan (scale-up) awal dan menyediakan suatu data dasar (baseline) untuk mengukur kemajuan di masa yang akan datang. Analisis ini mengkaji distribusi pengeluaran JKN untuk rumah sakit yang telah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-K), yaitu sebesar 80% dari total pengeluaran JKN, pada seluruh kelompok pulau dan sosial ekonomi, baik untuk layanan rawat inap maupun layanan rawat jalan. Kajian ini juga mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong ketimpangan pengeluaran JKN pada seluruh kelompok dalam rangka menginformasikan aksi kebijakan di masa yang akan datang. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran JKN untuk rumah sakit tidaklah merata pada seluruh kelompok pulau maupun kelompok sosial ekonomi. Pada tahun 2016, pengeluaran JKN untuk rumah sakit bagi masyarakat tidak mampu (miskin) dan kurang mampu (rentan miskin) masing-masing hanya 5% dan 18% padahal keduanya mencakup 11% dan 27% dari total jumlah populasi masing-masing. Pengeluaran pada seluruh kelompok sosial ekonomi menjadi kurang merata antara tahun 2014 dan 2016. Perbedaan persentase porsi aktual dan porsi pemerataan dari pengeluaran rumah sakit JKN, menurut kelompok pulau dan tahun, menunjukkan bahwa pengeluaran JKN untuk rumah sakit di Kalimantan dan Indonesia Timur masing-masing hanya sebesar 4,4% dan 3,4% di tahun 2016. Pengeluaran rumah sakit JKN di Kalimantan dan Indonesia Timur masing-masing adalah 27% dan 49% di bawah porsi pemerataan ini. Analisis juga menunjukkan bahwa perbedaan pengeluaran antara kelompok pulau didorong oleh perbedaan dalam penggunaan layanan kesehatan per kapita, khususnya untuk layanan rawat jalan. Pada tahun 2016, baik untuk layanan rawat inap maupun rawat jalan, jumlah kasus per 1.000 peserta melonjak tiga kali lebih tinggi untuk masyarakat mampu (kaya) daripada untuk masyarakat miskin. Dalam kesimpulan, analisis distribusi manfaat ini menemukan bahwa pengeluaran JKN untuk rumah sakit tidaklah merata pada seluruh kelompok pulau maupun kelompok sosial ekonomi. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji akar penyebab ketimpangan ini serta faktor-faktor pendorong terjadinya tren yang ada. Rekomendasi berikut dapat digunakan untuk memperbaiki ketimpangan akses pelayanan kesehatan dan meningkatkan pengeluaran JKN untuk masyarakat miskin dan rentan miskin: * Membangun fasilitas tambahan dan/atau menggeser pelayanan tertentu pada tingkat rumah sakit di daerah pedesaan dan terpencil ke fasilitas kesehatan primer * Menetapkan sasaran pembiayaan infrastruktur dan sumber daya manusia di bidang kesehatan untuk masyarakat miskin dan daerah terpencil secara geografis * Memastikan agar peserta JKN, terutama masyarakat tidak dan kurang mampu, memahami dan dapat menggunakan manfaat JKN