Paradigma Pembangunan Desa Hutan Berkelanjutan

Proyek ini mendukung upaya Pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), melestarikan keanekaragaman hayati di ekosistem hutan dan mangrove yang bernilai secara biologis serta kaya akan simpanan karbon. Pengelolaan Kawasan Hutan Kolaboratif berfokus pada enam lanskap yang dicirikan oleh wilayah hutan primer utuh, cadangan karbon tinggi, dan kekayaan keanekaragaman hayati. Lanskap tersebut berada di Aceh (Lanskap Leuser), Kalimantan Tengah (Lanskap Katingan-Kahayan), dan Papua (Lanskap Lorentz, Mappi-Bouven Digoel, Sarmi dan Cyclops). Hasil yang ingin dicapai adalah penurunan total emisi CO2 ekuivalen sebesar 41 persen dari kegiatan pemanfaatan lahan, perubahan pemanfaatan lahan dan deforestasi di seluruh wilayah lanskap proyek. Strategi LESTARI memiliki tiga kegiatan tematik yang saling terkait: Tata Kelola Hutan dan Lahan, serta advokasi, Kemitraan dalam Konservasi, dan Pelibatan Pihak Swasta. Masing-masing tema teknis diterapkan dengan sinergis dan dukungan oleh berbagai pendekatan strategis. Proyek LESTARI diimplementasikan oleh Tetra Tech bersama mitra konsorsium yang terdiri dari WWF-Indonesia, Winrock International, Wildlife Conservation Society (WCS), Blue Forests, Yayasan Sahabat Cipta, PT Hydro South Pole Carbon, Sustainable Travel International (STI), Michigan State University, dan FIELD Foundation. Panduan ini memuat tata cara permohonan perizinan dan pengakuan dalam pemanfaatan hutan seperti Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan serta Pemberdayaan Masyarakat dalam Kawasan Konservasi. Panduan ini dilengkapi dengan format-format permohonan dan peraturan-peraturan terkait dengan permohonan untuk memanfaatkan kawasan hutan tersebut. Berbagai pola ini diharapkan dapat memberi kepastian hukum bagi warga desa untuk menambah penghasilan dari hutan sekaligus melindungi hutan secara lestari. Pengelolaan Kawasan Hutan Kolaboratif diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan antara kelompok masyarakat desa, pemerintahan desa dengan instansi kehutanan setempat. Diharapkan bahwa pendekatan penguatan tata kelola hutan di tingkat desa ini juga bisa meningkatkan koordinasi semua pihak untuk berkolaborasi sepenuhnya demi kepentingan pengelolaan ekosistem hutan untuk pembangunan berkelanjutan.