Penguatan Fungsi Promotif-Preventif pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer di Jakarta Timur
Sign inUSAID DEC
Penguatan Fungsi Promotif-Preventif pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer di Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dengan kapasitas fiskal yang tinggi, banyaknya sumber daya manusia, dan penduduk yang padat.
2018 · 4 pages

Abstract
Jumlah penyedia pelayanan kesehatan swasta yang melebihi jumlah fasilitas kesehatan milik pemerintah menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat. Untuk mengoptimalkan fungsi promotif dan preventif di pelayanan primer, penelitian ini merekomendasikan perlunya penyesuaian penilaian kinerja untuk petugas dengan beban kerja tambahan sebagai pemegang program dan risiko kerja. Penelitian ini dilakukan dengan metode diskusi terarah dan wawancara mendalam dengan total 58 tenaga kesehatan yang terdiri atas kepala puskesmas, penanggung jawab klinik, dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas kesehatan memiliki persepsi bahwa indikator penilaian kinerja yang ideal adalah tupoksi dan capaian target, sedangkan indikator yang dianggap berpengaruh besar pada TKD yang diterima adalah kehadiran. Petugas kesehatan berharap ke depannya aspek-aspek seperti risiko pekerjaan, beban kerja, dan hasil pekerjaan dapat dipertimbangkan dalam sistem e-kinerja. Sistem pembayaran kompensasi untuk pegawai di DKI Jakarta memiliki banyak kelebihan, seperti pemberian poin pada aktivitas kerja dengan bobot 70%, perilaku kerja 10%, dan serapan anggaran 20%. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh petugas kesehatan terkait sistem penilaian kinerja yang saat ini berlaku, seperti tidak adanya uang transportasi yang dinilai tidak adil untuk petugas yang memiliki beban kerja tinggi untuk kegiatan luar gedung. Penelitian ini juga menemukan bahwa belum berfungsinya kemitraan antara FKTP pemerintah dan swasta (public-private mix) dalam penatalaksanaan TB, yang bertentangan dengan kemampuan 144 diagnosis penyakit yang telah ditetapkan yang seharusnya dapat dilakukan di FKTP. Untuk dapat membangun sistem public-private mix yang berkelanjutan, Dinas Kesehatan Provinsi perlu menciptakan sistem insentif baik bagi puskesmas maupun FKTP swasta, seperti notifikasi kasus TB menjadi salah satu syarat wajib untuk perizinan FKTP swasta di wilayah setempat. Dalam keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan fungsi promotif-preventif pada fasilitas pelayanan kesehatan primer di Jakarta Timur memerlukan penyesuaian penilaian kinerja untuk petugas dengan beban kerja tambahan sebagai pemegang program dan risiko kerja, serta penciptaan sistem insentif baik bagi puskesmas maupun FKTP swasta untuk membangun sistem public-private mix yang berkelanjutan.
Connected topics
Classification
USAID DEC