USAID Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan: Laporan Asesmen Gender Situasi Gender Terkait Perubahan Iklim dan Risiko Bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Jawa Timur

Program ini berfokus pada tiga provinsi, yaitu Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Jawa Timur, dengan fokus utama pada adaptasi perubahan iklim terhadap sektor ketahanan pangan, konservasi air, dan upaya penurunan risiko bencana. Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi aspek penting yang dipertimbangkan dalam program APIK. Analisis gender awal USAID tentang interseksi gender dan perubahan iklim di Indonesia menemukan bahwa ketidaksetaraan gender terkait adaptasi perubahan iklim terjadi karena ketidaksetaraan yang telah terjadi sebelumnya, seperti disparitas dalam kepemilikan lahan, pembagian kerja yang tidak setara, peran tradisional dalam rumah tangga, akses pada pembuatan keputusan, dan akses pada dukungan sistem dukungan keuangan. Asesmen ini dilakukan di tiga provinsi, yaitu Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Jawa Timur, dengan metode penelitian kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan diskusi kelompok terarah. Pengumpulan data tingkat komunitas dilakukan dengan mengaplikasikan alat analisis gender akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Pengumpulan data di tingkat instansi pemerintah dilakukan dengan melakukan wawancara terkait upaya pengarusutamaan gender dalam konteks adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Di Sulawesi Tenggara, situasi gender di tingkat pemerintahan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Perda ini mengamanahkan kepada provinsi untuk melakukan pembinaan kepada kabupaten/kota dalam penerapan PUG dan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender). Namun, saat asesmen ini dilakukan, belum ada peraturan gubernur (Pergub) sebagai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan. Situasi gender secara umum di Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan gender dalam mata pencaharian hidup. Bias gender dalam pencatatan masih terjadi dalam profesi tertentu seperti nelayan, dan perempuan masih berada pada posisi pekerja keluarga atau pekerja yang tidak dibayar. Namun, pemerintah setempat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam mata pencaharian hidup. Dalam asesmen ini, juga dilakukan analisis terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di kota/kabupaten yang menjadi wilayah kerja APIK. Hasil analisis menunjukkan bahwa IPM dan IDG di Sulawesi Tenggara masih relatif rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Namun, pemerintah setempat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam mata pencaharian hidup. Dalam keseluruhan, asesmen ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan gender dalam mata pencaharian hidup di Sulawesi Tenggara. Namun, pemerintah setempat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam mata pencaharian hidup.