Memperbaiki Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemantauan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan di Indonesia

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menekankan pentingnya penguatan layanan kesehatan dasar. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan Program Nusantara Sehat telah diluncurkan untuk memperkuat kesinambungan layanan kesehatan dengan fokus pada layanan pencegahan dan promosi kesehatan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan telah dikembangkan untuk memastikan semua warga Indonesia memperoleh layanan dasar esensial yang setara. SPM ditujukan untuk mengatasi ketidakseragaman kualitas layanan kesehatan di Indonesia dan memastikan semua warga Indonesia memperoleh layanan dasar esensial yang setara. Pemerintah daerah diberi kewajiban untuk menjalankan fungsinya memberi paket pelayanan minimal tanpa melihat sumber daya dan kapasitas yang ada. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) Kementerian Kesehatan telah mengembangkan platform elektronik Siscobikes dan perangkat perhitungan biaya (costing tool) terkait untuk membantu kabupaten/kota menyusun rencana kegiatan dan anggaran dan menghitung sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi target SPM. Namun, analisis data 67 kab/kota dari 514 kab/kota yang ada menunjukkan bahwa kualitas data masih rendah dan tidak lengkap. HP+ memberikan bantuan teknis ke PPJK yang terdiri dari melakukan studi perhitungan biaya berbasis kegiatan (activity-based costing) untuk menilai biaya yang diperlukan dalam menyediakan dua belas layanan kesehatan sesuai SPM kepada 100% kelompok sasaran di tingkat kabupaten/kota. Estimasi kebutuhan sumber daya untuk SPM yang dihasilkan studi tersebut menjadi dasar dari rekomendasi yang tertuang dalam lembar kebijakan ini. Tantangan pelaksanaan SPM masih dihadapi, seperti memperkuat koordinasi sistem informasi dan data SPM di tingkat pusat. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan ini menekankan pentingnya memperkuat koordinasi sistem informasi dan data SPM di tingkat pusat. Selain itu, rekomendasi kebijakan ini juga menguraikan beberapa tantangan lain yang masih dihadapi dalam pelaksanaan SPM beserta usulan solusi. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar, rekomendasi kebijakan ini menekankan pentingnya memperkuat koordinasi sistem informasi dan data SPM di tingkat pusat. Selain itu, rekomendasi kebijakan ini juga menguraikan beberapa tantangan lain yang masih dihadapi dalam pelaksanaan SPM beserta usulan solusi. Dengan demikian, rekomendasi kebijakan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar di Indonesia.