Policy Brief Kawasan Konservasi Perairan di Daerah Bentang Laut Kepala Burung Papua; antara Harapan dan Kenyataan

KKP dapat melindungi habitat, struktur ekosistem, fungsi, dan integritas kawasan, serta keanekaragaman, kekayaan, ukuran, dan kepadatan spesies dan biomas ikan. Manfaat konservasi dan perikanan sangat jelas terlihat pada daerah larang tangkap. Peningkatan jumlah KKP di dunia telah mengalami peningkatan, dengan lebih dari 6.800 KKP yang mencakup 2,86% Zona Ekonomi Eksklusif pada tahun 2010. Di Indonesia, peningkatan jumlah KKP direncanakan mencapai 20 juta Ha pada tahun 2020. Papua sendiri telah menyumbang sekitar 30% luas KKP di Indonesia. Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) terletak di barat laut Pulau Papua, membentang dari Teluk Cendrawasih di bagian timur hingga Raja Ampat di bagian barat dan Fakfak-Kaimana di Pantai Selatan dengan luas 22,5 juta hektar. Prakarsa konservasi di wilayah BLKB dimulai sejak tahun 2004, ketika ada kemauan besar dari berbagai pihak dalam mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan mulai terbentuk di kalangan masyarakat. Pemerintah, masyarakat lokal, dan LSM lokal dan internasional sepakat bahwa wilayah BLKB sebagai kawasan prioritas konservasi yang dikelola dalam bentuk jejarang konservasi. Menjamin pengelolaan efektif dalam jangka panjang dari kekayaan sumberdaya laut di BLKB menjadi persoalan utama yang dibahas saat itu. Artinya, pengelolaan yang dilakukan dapat menjamin keberlanjutan sumberdaya laut sekaligus dapat memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi (perikanan dan periwisata) serta ketahanan pangan masyarakat yang bermukim dalam KKP. Sebagai gambaran, BLKB memiliki lebih dari 1.700 spesies ikan karang dan 600 spesies karang keras yang merupakan 75% dari total spesies karang dunia dan menjadikannya sebagai tingkat keanekaragaman tertinggi yang pernah tercatat di dunia. Karena itu, BLKB menjadi episentrum Coral Triangle dunia. Selain ekosistem terumbu karang, BLKB memiliki dua ekosistem pesisir lain yaitu ekosistem mangrove dan ekosistem padang lamun. Pengelolaan KKP dapat bermanfaat bagi komunitas lokal melalui fish spillover (limpahan ikan) ke daerah perikanan lokal masyarakat, mengurangi ancaman lingkungan, dan bermanfaat bagi kegiatan pariwisata bahari. Namun, keberadaan KKP menuai banyak kritik karena KKP dapat pula menyebabkan dampak negatif bagi kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat lokal. Tabel 1 menunjukkan beberapa manfaat dan konsekuensi KKP, termasuk meningkatkan keamanan pangan, keamanan pangan menurun, peningkatan kekayaan, pembatasan yang ditingkatkan, dan lain-lain. Dampak negatif yang dirasakan terhadap mata pencaharian nelayan dianggap sebagai faktor yang dipengaruhi oleh kurangnya dukungan KKP dalam pengembangan budaya, sosial, keuangan, aset modal alam, manusia, lingkungan biofisik, dan suasana politik. Dalam rangka memperbaiki hubungan antara KKP dan masyarakat lokal, dampak sosial-ekonomi, konservasi, dan proses-proses tata kelola yang lebih efektif/efisien, beberapa perbaikan kebijakan yang diperlukan dan tindakan perlu dilakukan.