Policy Brief Seri 1: Arah dan Strategi Kebijakan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Indonesia

Daerah yang kaya fungsi ekologi seharusnya mendapatkan insentif berupa kapasitas fiskal yang memadai untuk mengelola dengan baik fungsi ekologi di daerahnya. Peranan daerah sangat penting dalam pengelolaan keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup, mulai dari proses perencanaan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi. Oleh karena itu, perlu penguatan kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup. Kebijakan transfer fiskal berbasis ekologi salah satu tujuannya adalah memperkuat kapasitas dan kapabilitas daerah tersebut. Kebijakan transfer fiskal berbasis ekologi diarahkan untuk memperkuat hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup. Dengan instrumen kebijakan fiskal ini, proses perencanaan dan penganggaran program lebih terstruktur antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta tata kelolanya lebih akuntabel dan kredibel. Kebijakan transfer fiskal berbasis ekologi merupakan instrumen yang tepat dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam penanggulangan perubahan iklim dan pencapaian target SDGs. Dengan instrumen ini, besar peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pendanaan program yang terkait dengan perubahan iklim dan pencapaian target SDGs. Kebijakan transfer fiskal berbasis ekologi bisa menjadi terobosan dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pada daerah-daerah yang kaya fungsi ekologi. Dengan indikator yang tepat, maka upaya mendorong peningkatan kapasitas fiskal bagi daerah tersebut bisa dilakukan dan bisa digunakan untuk pelaksanaan program terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan di daerah. Transfer fiskal berbasis ekologi dapat memperkuat mekanisme dan tata laksana dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. DID, DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dana Desa berbasis ekologi mendorong perbaikan dalam orientasi dari target pembangunan nasional yang dikerjakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, kebijakan transfer fiskal berbasis ekologi harus menjadi prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan di daerah.